Nasional – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai bahwa wibawa lembaga negara sedang diserang menyusul insiden penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Minggu, 27 April 2025. Ia menyebutkan bahwa Komnas HAM saat itu tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang dilaporkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona. Menurut Hasanuddin, serangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga merupakan serangan terhadap wibawa negara.
Ia menegaskan bahwa peristiwa semacam ini tidak boleh dibiarkan terulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk anggota Komnas HAM, menurutnya harus menjadi prioritas. Ia menilai bahwa penembakan oleh KKB telah mengganggu kinerja lembaga negara dan tidak bisa lagi ditoleransi. Ia juga menyebut bahwa tindakan tersebut tergolong brutal karena telah mengancam nyawa dan mengganggu tugas institusi negara. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.
Diketahui bahwa Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bersama rombongannya menjadi korban dalam insiden penembakan tersebut saat tengah melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun yang telah hilang selama empat bulan. Setelah insiden itu, Frits dan tim langsung dievakuasi ke tempat aman di wilayah Distrik Moskona.
Komnas HAM sendiri menyayangkan terjadinya penembakan yang diduga dilakukan oleh KKB terhadap timnya di Teluk Bintuni. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, yang menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Frits Ramandey pasca kejadian. Ia menyampaikan bahwa Frits sudah dievakuasi dan akan melanjutkan perjalanan kembali ke Jayapura.
Lebih lanjut, Anis menyatakan bahwa Komnas HAM terus mendorong semua pihak agar tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyikapi situasi apa pun, khususnya di Papua. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Menurutnya, seluruh pihak menginginkan terciptanya kedamaian di tanah Papua, sesuai dengan cita-cita bersama. (hmr)
