Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo meresmikan jembatan di Dusun Sumberejo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Selasa (6/5/2025). Pembangunan jembatan ini menjadi respons darurat setelah jembatan sebelumnya ambruk pada Maret lalu akibat bencana alam, mengisolasi akses vital bagi empat RT (sekitar 400 jiwa). Acara peresmian dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri, Wakil DPRD Ponorogo Pamudji, S.Pd., serta Kepala BPBD Ponorogo Masun, Spt. MP. MA. M.Ec.Dev.
Dalam sambutannya, Bupati Sugiri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Ini jembatan atas kerja sama semuanya, juga masyarakat Munggu, akhirnya sudah jadi. Mari kita syukuri dulu. Setelah ini baru dipikirkan akses jalannya, lalu ekonominya. Yang penting semuanya rukun dan warga sini sehat-sehat,” ujarnya.
Wakil DPRD Ponorogo, Pamudji, S.Pd., memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala BPBD Ponorogo, Pak Mansu, atas tindakan cepat menangani krisis. “Saya apresiasi Pak Mansu yang bisa mengambil keputusan historis setelah jembatan ambruk dan tokoh masyarakat Munggu melapor. Semoga jembatan ini awet dan bermanfaat, khususnya bagi warga Desa Munggu dan Dusun Sumberejo. Tolong dirawat bersama,” tuturnya.
Kepala BPBD Ponorogo, Masun, memaparkan data bencana yang melatarbelakangi daruratnya pembangunan jembatan. Dari 1 Januari hingga 30 April 2025, tercatat 85 laporan bencana: 41 longsor, 37 banjir, dan 7 kasus cuaca ekstrem (angin kencang). Sebanyak 29 kasus terjadi di Januari, 26 di Februari, 24 di Maret, dan 6 di April. “Berdasar rilis BMKG No. 327, 1 Mei sudah masuk musim kemarau. Status darurat bencana resmi berakhir 30 April,” jelasnya.
Jembatan Dusun Sumberejo ambruk pada 17 Maret pukul 20.00 WIB. Esok harinya, BPBD langsung menetapkannya sebagai darurat tingkat pertama karena menjadi satu-satunya akses bagi empat RT. “Jika tidak segera dibangun, aktivitas ekonomi dan sosial warga lumpuh. Viralnya video anak-anak diseberangkan lewat sungai ke sekolah jadi bukti betapa gentingnya situasi ini,” tegas Masun.
Peresmian jembatan ini diharapkan mengembalikan mobilitas warga dan menjadi langkah awal pemulihan ekonomi. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembenahan infrastruktur pendukung, dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan kesehatan masyarakat. (hmr)
