Ponorogo – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ponorogo kemarin (15/11). Mereka menyuarakan empat tuntutan utama. Salah satunya, meminta Pemkab setempat tegas menutup tambang ilegal.
Ketua PC PMII Ponorogo Hanif Zein menilai di wilayah Kabupaten Ponorogo marak tambang ilegal. Keberadaannya dipandang merusak alam hingga sarana jalan. Eksplorasi alam besar-besaran diharapkan menjadi biang bencana alam. Hanif mengatakan, jangan sampai ada pola pikir mafia, seperti yang dikatakan Bupati Ponorogo ilegal silahkan yang penting bayar pajak. Itu menurut Hanif tidak masuk akal.
Mahasiswa turut menegaskan penanganan masalah TPA Mrican, pengelolaan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan, hingga pengelolaan dana RT Rp 10 juta per tahun.
Aksi yang berlangsung sekitar sejam itu awalnya berlangsung tenang. Namun, suasana mulai memanas saat mahasiswa tidak dapat bertemu Bupati. Kendati sempat merangsek masuk halaman, demonstran akhirnya legawa setelah mengetahui Bupati tengah dinas luar kota. Sebagai gantinya mereka ditemui sejumlah kepala OPD, seperti Kesbangpol, BPPKAD, dan DPMD.
Kepala Bakesbangpol Ponorogo, Suko Kartono, mengatakan Pak Bupati saat itu sedang berada di luar kota, pihaknya meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi lewat sejumlah perwakilan yang hadir. (Mu/radarmadiun)
