Pacitan– Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan mengantongi Rp 18 miliar untuk mengatasi problem krisis air bersih. Duit itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan hibah dari pemerintah pusat.
Anggarannya tersebut untuk tiga kegiatan. Yakni, membangun sistem penyedianan air minum (SPAM) baru di wilayah yang belum tersentuh program tersebut. Kemudian, peningkatan kuantitas dan kualitas air. Terakhir, perluasan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) yang sumber airnya melimpah namun sambungan rumah (SR) minim.
Kabid Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) DPUPR Pacitan Tony Setyo Nugroho mengatakan Pemkab Pacitan mendapat empat program penyedian air minum tahun ini. yaitu melakukan perluasan SPAM di 25 desa dengan anggaran Rp 14 miliar. Targetnya bakal menyasar hingga 2.500 saluran rumah warga.
Program kedua, penyediaan program pamsimas dengan luasan jangkauan yang diproyeksikan di kisaran 600 SR. Program yang dikerjakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jatim ini bakal menyedot anggaran Rp 2,4 miliar yang bersumber dari APBN. Tahun ini sekitar 3.600 SR terlayani.
Selain itu, pihaknya juga mengampu program hibah air minum pedesaan (HAMP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemkab bakal digelontor Rp 1,5 miliar. Rencananya akan dipecah menjadi 10 titik. Sedangkan dari DAU rencananya akan dibangun di empat lokasi senilai Rp 350 juta. Target Tony Setyo Nugroho tercapainya 70 persen dari coverage area.
Tony tidak mengelak, program yang dijalankan pemkab belum maksimal. Pembangunan SPAM di Desa Plumbungan, Kebonagung, misalnya.
Menurut Tony Setyo Nugroho, pemkab telah menggelontorkan anggaran Rp 2 miliar. Namun saat musim kemarau masyarakat masih kekurangan air bersih. Sudah di bangun, harapannya agar masyarakat berdikari. Namum saat musim hujan tidak difungsikan, akhirnya rusak. Masyarakat inginnya gratisan. (Rq/radarmadiun)
