Madiun – Proses perizinan berusaha di Kota Madiun akan semakin gampang. Ini menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan beruaha oleh DPRD.
Produk hukum itu merupakan inisiatif dewan. Di dalamnya mengatur tentang manajemen penyelenggaraan perizinan beruaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono berharap dengan adanya perda tersebut dapat menjamin kemudahan perizinan beruaha dan investasi di daerah. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang akan mendukung perkembangan Kota Madiun.
Pihaknya mengatakan RAPERDA sebagai payung hukum melindungi dan membantu masyarakat dalam kegiatan berusaha. Selain produk hukum mengenai penyelenggaraan perizinan beruaha, pemerintah juga mengesahkan raperda tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (JKK dan JKM).
Menurut Istono, pengesahan raperda itu merupakan wujud empati legislatif dan eksekutif dalam memberikan kepastian JKK dan JKM bagi warga kota. Adapun raperda tersebut merupakan usulan eksekutif.
Sementara itu, Wali Kota Maidi mengungkapkan bahwa Kota Madiun telah berkembang secara dinamis. Artinya, perlu diimbangi dengan tertibnya aturan. Jika peraturan tidak segera dibuat, maka perkembangan kota mengalami kesulitan.
Harapannya dengan adanya perubahan yang pesat ini, Kota Madiun bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. ( Fm/radarmadiun )
