Songgolangit.com – Skandal lembaga investasi dana pemerintah Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kembali menjadi sorotan. 1MDB dianggap memiliki kemiripan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari. Danantara merupakan lembaga pengelola investasi yang modalnya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Malaysia mendirikan 1MDB pada tahun 2009 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Lembaga ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis di berbagai sektor, seperti energi, properti, dan infrastruktur. Dari awal pembentukannya hingga 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar melalui surat utang yang digunakan untuk proyek investasi dan pendirian perusahaan patungan.
Namun, pada 2015, 1MDB terjerat dalam skandal mega-korupsi yang akhirnya menyeret Najib Razak ke penjara. Skandal ini menjadi salah satu kasus keuangan terbesar di dunia, dengan dugaan penyalahgunaan dana lebih dari $4,5 miliar oleh pejabat tinggi, termasuk Najib Razak sendiri.
Menurut laman Transparency.org, skandal korupsi 1MDB disejajarkan dengan skandal Odebrecht, yang melibatkan perusahaan konstruksi Odebrecht dalam suap senilai $5 miliar untuk memenangkan tender. Selain itu, ada pula kasus korupsi Zhenhua di China, yang melibatkan pencucian uang dan korupsi besar-besaran senilai $30 miliar pada tahun 1990-an.
Skandal 1MDB pertama kali terungkap melalui artikel harian Wall Street Journal (WSJ) pada Agustus 2015, yang menyebutkan dugaan korupsi melibatkan Najib Razak. WSJ melaporkan bahwa dana 1MDB sebesar $700 juta diduga dialihkan ke rekening pribadi Najib. Laporan ini didukung oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS), yang menyatakan bahwa dana sebesar $4,5 miliar dialirkan ke rekening di negara-negara surga pajak dan perusahaan cangkang dengan bantuan pejabat tinggi 1MDB, rekan, dan bankir. Sebagian besar rekening dan perusahaan tersebut terkait dengan pakar keuangan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, yang membantu mendirikan 1MDB.
Sejak Juli 2016, Kementerian Kehakiman AS mengajukan langkah hukum perdata untuk menyita aset terkait 1MDB senilai $1,7 miliar. Menurut laporan tersebut, Riza Aziz, putra tiri Najib Razak dan teman dekat Jho Low, juga mendapat keuntungan dari dana 1MDB. Sejumlah dana digunakan untuk membiayai film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street dan Dumb and Dumber To, yang diproduksi oleh Red Granite, perusahaan film yang didirikan oleh Riza. Red Granite sepakat membayar $60 juta untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum. Selain itu, ratusan juta dolar digunakan untuk membeli real estate mewah di Beverly Hills, New York, dan London, serta barang-barang mewah seperti lukisan Monet, Van Gogh, jet pribadi, dan kapal pesiar.
Seseorang yang disebut sebagai “Pejabat Malaysia 1” dalam berkas tuntutan perdata AS diduga menerima lebih dari $1 miliar dari 1MDB, sebagian di antaranya digunakan untuk membeli perhiasan bagi istrinya. Sumber-sumber di Amerika dan Malaysia menyebutkan bahwa “Pejabat Malaysia 1” merujuk pada Najib Razak. Meskipun Riza dan Najib terus menyangkal tuduhan tersebut, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa uang di rekening Najib merupakan sumbangan dari anggota keluarga kerajaan Arab Saudi.
Setidaknya enam negara telah melakukan penyelidikan terkait pencucian uang, kesalahan manajemen dana, dan kasus kriminal terhadap 1MDB. Pada 2016, jaksa agung Malaysia menyatakan bahwa Najib tidak bersalah dengan alasan bahwa dana di rekening pribadinya merupakan sumbangan yang sah. Namun, bank sentral Malaysia mendenda 1MDB dan sejumlah bank karena pelanggaran perbankan.
Penyelidikan skandal korupsi 1MDB semakin meluas, melibatkan negara-negara seperti AS, Singapura, dan Swiss. Singapura menutup cabang bank Swiss BSI dan Bank Falcon pada 2016 karena gagal melakukan pengawasan terhadap pencucian uang. Swiss juga menyita dana sebesar $110 juta yang diduga diperoleh secara tidak sah dari kesepakatan terkait 1MDB. Pada Februari, pihak berwenang AS dan Indonesia menyita kapal pesiar mewah Equanimity senilai $250 juta, yang diduga dibeli oleh Jho Low dengan dana korupsi dari 1MDB.
Penyelidikan korupsi 1MDB kembali berjalan setelah Najib Razak kalah dalam pemilu 2018 dari Mahathir Mohamad. Setelah dilantik sebagai perdana menteri, Mahathir bertekad untuk menyelidiki 1MDB dan menyatakan bahwa Najib akan menghadapi konsekuensi jika terbukti melanggar hukum. Polisi Malaysia menyita aset senilai $273 juta dari properti Najib, termasuk uang tunai, perhiasan mewah, dan tas mahal.
Pada 2019, Najib didakwa dengan 42 tuduhan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan terkait 1MDB dan anak perusahaannya, SRC International. Pada Juli 2020, pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta kepada Najib dalam kasus SRC International. Pada Agustus 2022, Mahkamah Federal Malaysia menolak banding Najib, menjadikannya mantan Perdana Menteri Malaysia pertama yang dipenjara karena korupsi.
(hmr)
