Ponorogo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini mengakibatkan penarikan tujuh mobil dinas operasional milik Bawaslu Ponorogo. Hal tersebut disampaikan oleh M. Bahrun Mustofa, Ketua Bawaslu Ponorogo, Jumat (15/2/2025).
Bahrun menjelaskan bahwa operasional Bawaslu Ponorogo selama ini didukung oleh anggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Namun, secara mendadak, Bawaslu Ponorogo menerima surat dari Bawaslu Provinsi untuk mengembalikan mobil operasional tersebut paling lambat pada (19/02/2025).
“Kalau tidak ada kaitannya dengan efisiensi, kita sebenarnya bisa menggunakan mobil tersebut hingga Desember 2025. Namun, karena ada kebijakan efisiensi, beberapa hal harus dipotong, termasuk operasional dan beberapa kegiatan yang dialihkan ke anggaran lain,” ujar Bahrun.
Dari tujuh mobil yang dikembalikan, lima di antaranya digunakan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten, satu untuk Kepala Sekretariat, dan satu lagi untuk Ketua Bawaslu Ponorogo.
Menanggapi pertanyaan mengenai dampak penarikan mobil dinas tersebut, Bahrun mengakui bahwa aktivitas operasional Bawaslu Ponorogo akan terdampak. Saat ini, Bawaslu Ponorogo masih memiliki beberapa kendaraan, namun rencananya akan mengajukan pinjaman kendaraan ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Selama belum ada pinjaman, kemungkinan besar kami akan menggunakan kendaraan pribadi untuk sementara waktu. Ini memang pengorbanan sementara karena kami belum mendapatkan mobil dinas pengganti,” jelas Bahrun.
Mobil dinas yang dikembalikan tersebut telah digunakan oleh Bawaslu Ponorogo sejak tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021. Penarikan mobil ini juga diprediksi akan berdampak pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar kota yang biasa dilakukan oleh Bawaslu Ponorogo.
“Secara tidak langsung, kegiatan seperti Bimtek ke luar kota akan terdampak. Biasanya kami mengeluarkan anggaran yang relatif kecil, namun dengan penarikan mobil ini, kami harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk sewa kendaraan dan biaya perjalanan dinas,” tambah Bahrun.
Meski demikian, Bahrun menyatakan komitmen Bawaslu Ponorogo untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meski harus menghadapi kendala operasional sementara.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan kendaraan operasional agar aktivitas pengawasan pemilu dan tugas-tugas lainnya dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Bawaslu Ponorogo diharapkan dapat mencari solusi kreatif untuk meminimalisir dampak yang timbul, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan pemilu di wilayahnya. (hmr)
