Nasional – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, berencana memberikan pendidikan karakter dan kedisiplinan kepada siswa bermasalah tingkat SMP melalui pelatihan di barak TNI dan Polri. Pada Hari Rabu (7/5), Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyampaikan bahwa pihaknya ingin membentuk karakter dan kedisiplinan kuat pada siswa-siswa tersebut, merujuk pada program serupa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa karena para siswa tersebut masih di bawah umur dan belum bisa dikenai hukuman pidana, maka pendidikan melalui instansi TNI atau Polri dinilai bisa menjadi cara untuk memberikan efek jera sekaligus pengalaman yang membentuk kepribadian mereka.
Intan menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan mendalam mengenai program tersebut bersama Dinas Pendidikan dan institusi TNI/Polri, meskipun hingga saat ini kerja sama resmi belum dijajaki. Selama ini koordinasi lebih sering dilakukan dengan pihak sekolah dan para siswa.
Pemkab Tangerang juga berencana menerbitkan surat edaran kepada seluruh lembaga pendidikan dan wali murid terkait rencana program ini. Intan menyebutkan bahwa pihak sekolah nantinya akan diminta untuk memberikan sanksi kepada siswa bermasalah, dan orang tua akan dipanggil untuk diberikan arahan.
Ia juga mengimbau para orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak mereka ketika berada di luar rumah, mengingat saat ini wilayah Tangerang rawan terhadap aksi kriminalitas dan tawuran antarpelajar.
Program serupa sebelumnya telah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan kedisiplinan. Ia bahkan berencana memperluas program tersebut untuk mencakup orang dewasa yang juga dianggap bermasalah.
Namun, rencana ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa pengiriman siswa ke barak militer tidak tepat karena TNI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Ia menyarankan agar rencana tersebut ditinjau kembali.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, juga menyuarakan pendapat serupa. Ia menyatakan bahwa tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik dan menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan. (hmr)
sumber:cnnindonesia.com
