Internasional – Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dahsyat di Myanmar dilaporkan meningkat menjadi 3.354 orang per Sabtu (5/4). Sementara itu, jumlah korban luka mencapai 4.850 orang, dan sebanyak 220 orang masih dinyatakan hilang.
Pada saat yang bersamaan, Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, diketahui baru saja kembali ke Ibu Kota Naypyitaw setelah menghadiri Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) yang digelar di Bangkok. Dalam pertemuan tersebut, Aung Hlaing juga melakukan pertemuan terpisah dengan pemimpin delegasi dari Thailand, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan India.
Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, Aung Hlaing menegaskan kembali rencana junta untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil pada bulan Desember mendatang. Modi dikabarkan mendukung rencana tersebut, namun ia juga menyerukan agar gencatan senjata pascagempa terkait perang saudara di Myanmar dibuat permanen.
Meski demikian, sejumlah pihak sebelumnya telah mencemooh rencana pemilihan umum tersebut sebagai upaya para jenderal untuk mempertahankan kekuasaan melalui proksi.
Dikutip dari Reuters pada Sabtu (5/4), sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih di bawah Aung San Suu Kyi pada 2021, mereka terus berupaya menjalankan pemerintahan di Myanmar. Namun, kondisi ekonomi negara tersebut, termasuk layanan kesehatan, justru memburuk, dan diperparah oleh gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret lalu.
PBB melaporkan bahwa perang saudara pascakudeta telah menyebabkan lebih dari tiga juta penduduk Myanmar mengungsi, dengan kerawanan pangan yang meluas serta lebih dari sepertiga penduduk memerlukan bantuan kemanusiaan.
Kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, yang berada di Mandalay pada Jumat (4/4) malam, menyampaikan bahwa kelompok-kelompok kemanusiaan dan masyarakat telah memimpin respons terhadap gempa dengan keberanian, keterampilan, dan tekad. Ia mengungkapkan melalui unggahan di media sosial X bahwa banyak dari relawan tersebut kehilangan segalanya, namun tetap berusaha mendukung para penyintas.
Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sehari sebelumnya menyatakan bahwa junta militer membatasi pasokan bantuan ke daerah-daerah yang dianggap tidak mendukung pemerintah. Kantor tersebut juga sedang menyelidiki 53 serangan yang dilaporkan dilakukan oleh junta terhadap oposisi, termasuk serangan udara, yang 16 di antaranya terjadi setelah pengumuman gencatan senjata pada Rabu. (hmr)
