Ponorogo – Aksi yang digelar oleh Aliansi Ponorogo Melawan pada Jumat (21/2) sore di depan DPRD Kabupaten Ponorogo berlangsung tertib dan damai. Meskipun aksi ini diwarnai dengan tuntutan-tuntutan keras terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, proses demonstrasi berjalan lancar berkat pengawalan ketat dari gabungan TNI/Polri.
Setelah menyampaikan enam tuntutan utama, perwakilan dari Aliansi Ponorogo Melawan akhirnya melakukan pertemuan dengan perwakilan DPRD Kabupaten Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang diajukan.
Tuntutan dari “ALIANSI PONOROGO MELAWAN” :
1. Kami Aliansi Ponorogo Melawan menolak 18% Efisiensi Anggaran Pendidikan dari APBN yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang seminimalnya anggaran pendidikan adalah 20%.
2. Menuntut DPR untuk menghapus pasal yang bermasalah dalam UU Minerba Pasal 51A Ayat 1 Tahun 2025 “Tentang subjek penerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tambang.
3. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memangkas anggaran negara agar lebih tepat sasaran dan proporsional bersih-bersih
4. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan/atau mendesak presiden untuk segera mengeluarkan PERPPU Perampasan Aset.
5. Mengecam tindakan represivitas aparat negara terhadap masyarakat sipil
6. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam proses penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel.
Setelah pertemuan tersebut, aksi pun dibubarkan secara tertib. Aliansi Ponorogo Melawan menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan dari tuntutan yang telah diajukan. Mereka juga berencana untuk menggelar diskusi lanjutan dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat terus didengar dan diwujudkan oleh pemerintah.
Aksi ini menjadi bukti bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dengan semangat keterbukaan dan saling menghargai. Diharapkan, langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk merespons tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Ponorogo Melawan. (hmr)
