Ponorogo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo mendapati ada ratusan pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak dipasang ditempat semestinya.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Ponorogo, Sulung Muna Rimbawan.
Sulung menyebut total ada sekitar 659 pelanggaran terkait APK. Ini hasil pencatatan Bawaslu setelah melakukan inventarisasi APK yang terpasang di seluruh pelosok desa di Ponorogo.
Bahkan pelanggaran APK itu hampir terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
Sedangkan kasus yang paling banyak adalah pemasangan APK yang dipaku di batang pohon.
Karena kalau sesuai aturan jelas tidak boleh memasang APK di tempat yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU.
Meski sudah menyentuh ratusan, tapi angka tersebut kemungkinan masih terus bertambah. Pasalnya jadwal kampanye masih panjang, yakni sampai Januari. Karena itulah Bawaslu Ponorogo terus melakukan pendataan dan menginventarisasi pelanggaran demi pelanggaran.
Dari puluhan kecamatan tersebut, kecamatan Ponorogo menjadi yang paling banyak pelanggarannya, yakni sekitar 129 pelanggaran. Lalu ada kecamatan Babadan dengan 106 pelanggaran.
Yang terbanyak di wilayah kecamatan Ponorogo, ada 129 pelanggaran, lalu disusul kecamatan Babadan ada 106 pelanggaran. Sementara, daftar pelanggaran yang tergolong tinggi per kecamatan, yakni Kecamatan Bungkal (58 pelanggaran), Kecamatan Ngrayun (41), Kecamatan Pudak (38) dan Kecamatan Pulung (37).
Lebih lanjut Sulung menyebut untuk pihak yang diduga melakukan pelanggaran maka akan diberi waktu tiga hari untuk memindahkan APK. . Bawaslu akan mengirimkan surat peringatan dan jika tidak diindahkan akan di rekomendasi kepada pihak berwenang.(Hs/Pikiranrakyat)
