Ponorogo – Penarikan iuran sukarela yang sekarang ngetren disebut Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) di satuan pendidikan mendapat sorotan DPRD Ponorogo.
Kepala SMPN di wilayah kota dan Kecamatan Babadan, serta Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo dipanggil legislatif di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat kemarin (3/10).
Titik poin hearing tertutup untuk umum tersebut, salah satu satunya membahas urgensi usulan pengadaan melalui SPPMS.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo Agus Dwi Prayitno mengungkapkan, sedikitnya delapan kepala SMPN dan komite dipanggil.
Yakni, enam kepala SMPN dari Kecamatan Ponorogo, serta dua kepala SMPN dari Kecamatan Babadan. Menyikapi ramainya bola liar iuran sukarela yang dipungut SMPN 1 Ponorogo.
Kang Wi mengarakan dengar dulu perkaranya dari beberapa sisi. Termasuk regulasi dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Kang Wi turut menyayangkan adanya pengadaan mobil Toyota Kijang Innova 2017 melalui iuran sukarela wali murid.
Wakil rakyat menilai pengadaan tersebut seolah-olah memaksakan kehendak. Menimbang kebutuhan mobil operasional yang dinilai jauh dari predikat mendesak.
Kang Wi menyatakan, kejadian di SMPN 1 Ponorogo patut menjadi pelajaran bagi satuan pendidikan di kabupaten ini.
Kang Wi menegaskan seluruh sekolah menjalin koordinasi intens dengan Dindik setempat. Pun pihaknya menilai Dindik luput melakukan pengawasan.
Kang Wi harapkan setiap kebijakan dikaji mendalam lebih dulu agar tidak menimbulkan miss komunikasi. (Rq/radarmadiun)
