Pacitan – Pemerintah desa diinstruksikan untuk menangani kerawanan akibat fenomena El Nino. Tidak hanya Pemkab Pacitan yang fokus mengatasi dampak kekeringan, Seperti halnya Pemdes juga didorong menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
Heri Setijono sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, upaya ini sebagai bentuk kewaspadaan puncak fenomena El Nino. Sebab, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncaknya pada Agustus hingga September ini, Setiap desa wajib mengantisipasi kekeringan dengan menyiapkan anggaran darurat.
Berbagai upaya pemkab selama ini perlu dukungan tinggi. Terutama dengan mendorong penyaluran air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan, Khusus antisipasi kekeringan anggaran Rp 2 miliar untuk 166 desa, Desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari BTT tersebut.
Agar tercipta kinerja pemerintahan desa semakin baik dalam hal pelayanan dan juga untuk infrastruktur di desa, pemkab menggelontorkan tambahan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 6 miliar, yang dari tahun sebelumnya Rp 83 miliar menjadi Rp 89 miliar. Itu juga untuk 166 desa di kabupaten Pacitan.
Radite Suryo Anggoro sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan menerangkan ada sekitar 7.412 jiwa atau 2.026 kepala keluarga terdampak kekeringan, Hasil rekap data Pusat Informasi Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) per Kamis (7/9), krisis air bersih ini meluas di 13 dari enam kecamatan. Yakni, Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, dan Bandar.(Zm\RadarMadiun)
