NASIONAL – Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sehingga pagu anggaran OIKN untuk tahun 2026 tetap sebesar Rp 6,2 triliun.
Dilansir dari detikfinance, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penolakan ini akan mempengaruhi progres pembangunan IKN tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung, bahkan berpotensi memundurkan jadwal dari target. Ia menjelaskan bahwa usulan tambahan tersebut merupakan bagian dari kerangka anggaran tiga tahun senilai Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan target pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif pada tahun 2028.
Meskipun demikian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Basuki masih memohon dukungan untuk mendapatkan tambahan anggaran di tahun 2026 agar target penyelesaian dalam tiga tahun dapat tercapai.
Rencananya, tambahan anggaran yang ditolak tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan lanjutan, proyek baru seperti perumahan dan infrastruktur, serta pengelolaan kawasan.
Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran definitif tahun 2026 sebesar Rp 6,2 triliun, yang akan dialokasikan untuk dukungan manajemen (Rp 644 miliar) dan pengembangan kawasan strategis (Rp 5,6 triliun). (hmr)
