Nasional – Sebanyak 7.810 kepala desa (kades) di Jawa Tengah mengikuti program Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Jatidiri Semarang pada Selasa, (29/4/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa cukup banyak kepala desa di Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus korupsi, dan hal tersebut menjadi keprihatinan bersama. Ia menambahkan bahwa aliran dana desa yang besar, baik dari APBD maupun APBN, berpotensi rawan diselewengkan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar dana desa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam acara tersebut, para kepala desa juga diajak menyanyikan syair bertema antikorupsi guna memperkuat kesadaran moral. Salah satu syair mengandung ajakan untuk bekerja tanpa korupsi dan mengingat kematian sebagai pengingat agar tidak melakukan korupsi. Fitroh berharap syair tersebut dapat menumbuhkan kesadaran para kepala desa untuk menjauhi praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa yang paling penting bukan hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi membangkitkan kesadaran untuk tidak melakukannya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi memang telah dilakukan mulai dari tingkat desa. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 30 desa antikorupsi di Jawa Tengah dan 297 desa lainnya telah diajukan sebagai desa antikorupsi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah harus dimulai dari desa yang bersih dari praktik korupsi agar dana triliunan rupiah yang dikucurkan benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan provinsi harus dimulai dari desa sebagai sektor utama. (hmr)
